Jawa Tengah Akan Luncurkan 1.000 desa wisata baru
Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempersiapkan peluncuran 1.000 desa wisata baru. Acara peluncuran dijadwalkan berlangsung pada 23–25 November 2026 di Taman Budaya Jawa Tengah.
Saat ini Jawa Tengah sudah memiliki 899 desa wisata. Dengan tambahan tersebut, jumlahnya ditargetkan mencapai sekitar 1.899 desa wisata.
Menanggapi rencana besar ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan pentingnya mengutamakan kualitas daripada sekadar mengejar kuantitas.
“Membangun seribu desa wisata itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana desa-desa itu benar-benar hidup, dikelola dengan baik dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat,” ujar Heri.
Menurutnya, jika hanya fokus pada angka, maka banyak desa wisata berisiko hanya menjadi sebatas label tanpa pengelolaan yang serius. Akibatnya, wisatawan datang sekali lalu tidak kembali.
Heri mencontohkan Desa Wisata Candirejo di Magelang yang berhasil mencatatkan omzet sekitar Rp2,25 miliar pada 2025. Keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui pengelolaan yang konsisten, melibatkan masyarakat, dan menawarkan pengalaman autentik.
Ia mendorong agar pendekatan serupa diterapkan secara luas. Setiap desa yang akan diluncurkan harus memiliki keunggulan spesifik, baik berupa alam, budaya, kuliner, maupun produk lokal, sehingga memiliki daya tarik yang jelas.
Selain itu, Heri mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Tanpa SDM yang siap, fasilitas dan promosi sekalipun tidak akan cukup menopang keberlanjutan desa wisata.
“Jangan sampai desa hanya dijadikan destinasi, tapi masyarakatnya tidak siap mengelola. Kualitas pengelolaan dan partisipasi warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya konektivitas antardesa wisata agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap dan lama tinggal di satu kawasan. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa lebih merata.
Heri berharap program 1.000 desa wisata ini benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi desa, bukan sekadar pencapaian angka.
“Kualitas dan keberlanjutan harus menjadi ukuran utama keberhasilan,” pungkasnya.
